Oplus_131072
JAKARTA, bhayaksa.net—- Gelombang evaluasi besar-besaran melanda pemerintahan nasional menjelang dua tahun masa bakti Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan perombakan besar atau reshuffle kabinet jilid VII sekaligus melantik jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga baru di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Langkah strategis ini didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara, serta Keppres Nomor 105/P Tahun 2026 mengenai pergantian pejabat setingkat kepala badan. Perombakan masif yang mencakup pembentukan nomenklatur kementerian baru ini bertujuan untuk mendongkrak efisiensi birokrasi, merespons dinamika geopolitik global, serta mengakselerasi program kerja Asta Cita.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” ucap Presiden Prabowo yang diikuti secara khidmat oleh para pejabat baru saat prosesi pengambilan sumpah.
Pergeseran Lini Menko dan Penguatan Kursi Diplomatik
Perubahan mencolok terjadi pada level menteri koordinator (Menko). Bahlil Lahadalia kini mengemban tugas baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Energi dan Hilirisasi, sekaligus merangkap jabatan definitifnya sebagai Menteri ESDM guna mempercepat kemandirian sektor energi nasional. Di sisi lain, Sugiono secara resmi melepaskan portofolio diplomasi luar negerinya untuk bergeser posisi menjadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menggantikan Pratikno.
Kekosongan kursi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono kini dipercayakan kepada diplomat karier berpengalaman, Arrmanatha Christiawan Nasir, yang sebelumnya merupakan Perwakilan Tetap RI untuk PBB. Penunjukan Arrmanatha dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin memperkuat stabilitas politik luar negeri serta memuluskan pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Selain itu, mantan Panglima TNI Dudung Abdurachman yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dipercaya naik level mengisi pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Suksesi Kilat Korps Bhayangkara
Di luar struktur kementerian, suksesi kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan utama. Presiden Prabowo resmi melantik mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini dilakukan setelah mendapat persetujuan kilat dan pengesahan secara aklamasi dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Usai prosesi pelantikan, Jenderal Suyudi menegaskan komitmennya untuk segera melakukan konsolidasi internal demi kelancaran stabilitas keamanan masyarakat. “Kami akan mengedepankan upaya peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta membawa polisi lebih dekat berada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Suyudi kepada wartawan di kompleks Istana Negara. Sementara itu, mantan Kapolri Listyo Sigit tidak keluar dari lingkaran pemerintahan; dirinya resmi dialihkan bertugas memperkuat benteng pertahanan Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang baru.
Upacara pelantikan komprehensif ini ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta disaksikan oleh para pimpinan lembaga tinggi negara dan jajaran pejabat TNI-Polri yang hadir.
Pewarta: Timothy
Editor: Tim bhayaksa.net
