Parlemen Australia Sidangkan UU Baru: Raksasa Medsos Terancam Denda $100 Juta atas Pelanggaran Algoritma dan Batas Usia -

CANBERRA, bhayaksa.net—- Pemerintah Federal Australia secara resmi menaikkan tensi perlawanan terhadap raksasa teknologi global (Big Tech) dengan meluncurkan paket regulasi ruang digital baru yang agresif. Langkah hukum ini diwujudkan melalui pengajuan draf undang-undang Digital Duty of Care serta amandemen pengetatan aturan pembatasan usia ke Senat Australia (Parlemen Federal).

Melalui reformasi hukum ini, platform media sosial seperti Meta (Facebook), TikTok, Snapchat, dan X menghadapi ancaman denda maksimal melebihi $100 juta AUD jika terbukti gagal membendung anak-anak di bawah usia 16 tahun bermedia sosial atau dengan sengaja mengarahkan pengguna ke konten berbahaya melalui algoritma mereka.

Kronologi Pengumuman, Penyiaran Publik, dan Target Pengesahan

Pernyataan dan Penyiaran Resmi ke Publik: Pernyataan resmi mengenai regulasi draf undang-undang Digital Duty of Care ini pertama kali dikumandangkan dan disiarkan secara luas kepada publik pada hari Senin, 7 September 2026. Saluran penyiaran publik ABC National Broadcaster bertindak langsung sebagai institusi resmi yang menyiarkan dan mempublikasikan pengumuman aturan tersebut ke hadapan khalayak umum melalui jaringan kemitraan strategis digital bersama ABC National Broadcaster. Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi Federal Australia, Anika Wells.
Proses Sidang di Lembaga Legislatif: Pasca disiarkan ke publik, draf hukum pembaruan ini langsung dibawa masuk ke dalam agenda tata negara dan mulai disidangkan secara intensif di Senat Australia per Selasa, 8 September 2026.
Target Pengesahan Menjadi Undang-Undang: Kabinet pemerintahan menargetkan RUU penguatan ini disahkan secara hukum oleh Parlemen Federal sebelum akhir tahun legislasi 2026. Aturan baru ini dirancang untuk menutup celah dari undang-undang induk pembatasan usia minimal (di bawah 16 tahun) yang sebelumnya telah mengikat penuh sejak Desember 2025 namun dinilai masih sering ditembus oleh anak-anak menggunakan akun palsu.

Bunyi dan Isi Detail Aturan Baru

Pembaruan hukum yang sedang disidangkan di Canberra ini memuat dua poin krusial:

Sanksi Finansial yang Berlipat Ganda: Amandemen baru secara resmi menaikkan batas denda maksimal bagi platform yang membiarkan pelanggaran sistemik akun di bawah 16 tahun dari $49,5 juta AUD menjadi $99 juta AUD (atau menyentuh kisaran $100 juta AUD lebih tergantung akumulasi pelanggaran). Skala penalti ini disamakan dengan undang-undang kompetisi usaha dan perlindungan konsumen korporasi di Australia.
Kewajiban Pengadaan “Tombol Pemutus Algoritma”: Berdasarkan aturan Digital Duty of Care, platform diwajibkan secara hukum menyediakan fitur penolak (opt-out) berupa tombol penonaktifan algoritma rekomendasi. Perusahaan teknologi wajib memberikan pilihan kepada pengguna untuk mematikan umpan (feed) berbasis AI yang adiktif dan mengembalikannya ke tampilan kronologis biasa (hanya kiriman dari akun yang benar-benar mereka ikuti). Untuk pengguna di bawah 18 tahun, platform diwajibkan menyaring setengah lusin kategori bahaya psikososial, termasuk perundungan dan konten distorsi citra tubuh (body image).

Lembaga dan Pejabat Negara yang Bertanggung Jawab

Secara hukum tata negara Australia, pihak-pihak yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan, pernyataan, dan penegakan aturan ini meliputi:

Pemerintah Federal (Eksekutif): Perdana Menteri Anthony Albanese bersama Menteri Komunikasi Anika Wells selaku inisiator, penyusun draf kebijakan nasional, sekaligus pihak eksekutif yang mengeluarkan pernyataan resmi kepada media.
Parlemen Australia (Legislatif): Kamar Senat (The Senate), institusi perwakilan tinggi di Parlemen Federal yang memegang wewenang penuh untuk mendebat, merevisi, menyidangkan, dan mengesahkan draf menjadi undang-undang yang sah dan berkekuatan hukum tetap.
Otoritas Regulator Keamanan Siber: Komisioner Keamanan Daring (eSafety Commissioner), yang dipimpin oleh Julie Inman Grant. Berdasarkan revisi hukum ini, wewenang investigasi eSafety diperluas secara hukum. Mereka kini memiliki kuasa memaksa platform serta pihak ketiga (seperti penyedia app store) menyerahkan dokumen internal dan bukti audit forensik digital guna membuktikan kepatuhan teknologi mereka.