Pak Bambang adalah manusia paling taat hukum di muka bumi—setidaknya dalam tatanan konsep, wacana, dan obrolan warung kopi. Beliau hafal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana luar kepala, sanggup mengutip pasal lalu lintas lengkap dengan ayat dan sanksi denda administratifnya dalam sekali napas.
Bagi Bambang, ketertiban sosial adalah harga mati.
Setiap pagi, Bambang berdiri di teras rumahnya sambil bersedekap, siap memarahi siapa saja yang melanggar aturan.
Tetangga membuang sampah plastik di tong organik langsung ditunjuk muka: “Melanggar Perda Nomor 3! Tiga bulan kurungan atau denda sepuluh juta!” Anak muda naik motor lupa menyalakan lampu sein kiri diceramahi sampai telinganya panas.
Bambang merasa dirinya adalah benteng terakhir peradaban kota.
Masalahnya, filsafat hukum Bambang memiliki satu klausul rahasia: Aturan dibuat agar orang lain tertib, bukan dirinya.
Bagi Bambang, melanggar hukum itu dosa jika dilakukan oleh orang awam yang tidak paham aturan. Namun jika beliau sendiri yang melanggar, itu disebut “diskresi taktis.
” Naik motor melintasi trotoar? “Ini potong jalan demi efisiensi nasional.” Menerobos lampu merah saat sepi? “Secara sosiologis, merah di jam lima pagi itu hijau yang tertunda.
” Parkir di bawah rambu Dilarang Stop? “Saya kan cuma berhenti, bukan parkir, mesinnya masih hidup meski ditinggal beli gado-gado dua jam.” Bambang melanggarnya dengan tenang, tanpa rasa bersalah, apalagi merasa berdosa.
Puncaknya terjadi pada rapat RT bulanan. Bambang berdiri gagah di depan warga, membawakan presentasi bertema Membangun Masyarakat Sadar Hukum. Suaranya berat, penuh wibawa khas pejabat.
”Bapak-Ibu sekalian,” ujar Bambang sambil mengetuk mikrofon. “Negara ini hancur bukan karena koruptor kelas atas saja, tapi karena masyarakatnya meremehkan hukum! Kalau mau orang lain tertib, lingkungan ini harus tegas! Tidak ada toleransi untuk pelanggar!”
Warga mengangguk-angguk pasrah. Namun di tengah keheningan yang khidmat, Boni, anak kandungnya yang berusia tujuh tahun, tiba-tiba berlari masuk membawa trofi plastik.
”Ayah! Boni dapat juara satu di sekolah!” teriak Boni polos lewat mikrofon yang lupa dimatikan Bambang. Suaranya menggema ke seluruh ruangan.
“Boni cerita ke Guru kalau Ayah itu pahlawan super! Ayah bisa melompati pembatas jalan pakai motor, bisa nyolong listrik buat nyalakan pompa air, dan kata Ayah, lampu merah itu cuma hiasan jalan kalau tidak ada polisi!”
Suasana ruangan mendadak hening seketika. Boni melanjutkan dengan mata berbinar, “Kata Ayah kemarin: Boni, aturan itu dibuat untuk orang bodoh biar tertib. Kalau kita sudah pintar hukum, kita bebas aturan! Boni bangga banget punya Ayah pintar!”
Tepuk tangan warga yang tadinya siap meledak mendadak padam. Tatapan tiga puluh pasang mata tetangga tertuju tepat ke wajah Bambang. Muka Bambang yang tadinya merah membara penuh wibawa berubah menjadi pucat pasi seperti kerupuk tersiram kuah soto.
Malam itu, Bambang memandang cermin. Kesadaran menghantamnya lebih keras daripada sanksi pidana mana pun. Bagaimana mungkin ia menuntut dunia menjadi tertib jika dirinya sendiri adalah pabrik pelanggaran?
Sejak hari itu, Bambang berubah. Beliau menyadari satu hal mendasar: hukum tidak akan pernah dihormati orang lain jika sang penegaknya hanya menjadikannya senjata, bukan cermin diri. Jika kita ingin orang lain tertib hukum, maka kita sendiri yang harus pertama kali menjalankannya agar menjadi sepadan.
Karya bhayaksa.net
