JAKARTA, bhayaksa.net – Kawasan Senayan mendadak lumpuh dan mencekam setelah gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran kembali mengguncang ibu kota, Kamis (27/8/2026). Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, elemen masyarakat sipil, hingga aliansi daerah secara serentak mengepung Gedung DPR/MPR RI. Mereka datang dengan membawa satu tuntutan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi: desakan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor.
Aksi yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dan Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) ini membawa agenda utama penegakan hukum. Selain desakan memiskinkan koruptor, beberapa kelompok di lapangan juga menyuarakan isu turunan terkait stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Dinamika di lapangan sempat memanas menjelang sore hari. Setelah sebagian massa membubarkan diri secara tertib, kelompok massa lain, termasuk elemen mahasiswa, terus bertahan hingga malam hari dan terlibat ketegangan dengan aparat keamanan. Massa bahkan sempat merusak sebagian pagar gerbang utama Kompleks Parlemen sambil menyuarakan orasi mereka.
Guna meredam eskalasi yang kian tinggi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi jajaran pimpinan lainnya akhirnya menemui langsung perwakilan demonstran di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam audiensi tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat komitmen tertulis dengan bubuhan tulisan tangan yang menegaskan kesiapan mereka untuk melepas jabatan.
“Kalau memang tidak selesai (sampai 15 Desember 2026), ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa,” tegas Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan pernyataan langsung di hadapan perwakilan massa, Kamis (27/8/2026).
Merespons komitmen tertulis tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok langsung berorasi di atas mobil komando untuk mengumumkan hasil kesepakatan kepada para demonstran sebelum mengawal massa membubarkan diri dengan tertib. Kendati demikian, ia memberikan peringatan keras dan berjanji akan kembali mengepung Senayan jika kesepakatan tersebut diingkari.
“Jika sampai tanggal 15 Desember tidak disahkan, kita seret keluar,” cetus Mas Botok saat memberikan ultimatum di hadapan ribuan massa aksi.
Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya telah menyiagakan sedikitnya 18.000 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi di berbagai titik vital Jakarta. Rekayasa lalu lintas situasional di sekitar Jalan Jenderal Gatot Subroto juga terus diterapkan demi mengantisipasi kelumpuhan total arus kendaraan menuju arah Slipi.
Pewarta: Timothy
Editor: Tim bhayaksa.net
